Berita

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital. Komite ini nantinya akan menjalankan tiga hal terkait dengan digitalisasi, yakni ID Digital, Pembayaran Digital (Digital Payment atau DigiPay) dan Pertukaran Data (Data Exchange). Prof. Dr. Zulfikar, M.Si Guru Besar bidang Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjelaskan bahwa salah satu tantangan Indonesia dalam memaksimalkan penerimaan negara […]

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Indonesia yang diterapkan mulai 1 Januari 2025 telah menuai berbagai penolakan terutama dari masyarakat kelas menengah. Pengenaan barang terkena PPN 12% juga dinilai masih rancu. Pajak merupakan penerimaan negara di samping sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pajak digunakan untuk pemerataan dan kesejahteraan karena

Kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) periode ke dua memunculkan kekhawatiran akan terulangnya gejolak ekonomi seperti di periode pertama kepemimpinannya yang menerapkan kebijakan proteksionisme. Namun, Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof. Dr. Anton Agus Setyawan, S.E., M.Si., menilai kebijakan tersebut justru akan lebih banyak merugikan untuk AS. Dampak dari kebijakan