Berita

Dekan beserta segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada: Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. atas pelantikan sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta masa jabatan 2025–2029. Semoga amanah kepemimpinan ini senantiasa diberkahi Allah SWT dan dapat dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, serta visi strategis dalam mengantarkan Universitas […]

Alhamdulillah, selamat dan sukses untuk upacara pengukuhan 2 (dua) Guru Besar FEB UMS: Prof. Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si., CHRM.Guru Besar Bidang Ilmu Kepemimpinan Organisasi dan Prof. Dr. Muzakar Isa, S.E., M.Si., CSBA., CHRM.Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Pada hari Selasa, 25 Februari 2025Pukul 08.30 WIB di Gedung Auditorium M. Djazman

Dekan dan segenap civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta mengucapkan selamat dan sukses atas diterimanya SK Guru Besar beliau: Prof. Dr. Jati Waskito, S.E., M.Si., CHRM.Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Kepemimpinan Organisasi Prof. Dr. Muzakar Isa, S.E., M.Si., CSBA., CIPE.Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Semoga berkah dan

Rencana Indonesia untuk mencapai swasembada pangan pada tahun 2025 menjadi salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun, tantangan besar dihadapi, baik secara nasional maupun global, terkait ketahanan pangan. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Prof. Dr. Anton Agus

Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital. Komite ini nantinya akan menjalankan tiga hal terkait dengan digitalisasi, yakni ID Digital, Pembayaran Digital (Digital Payment atau DigiPay) dan Pertukaran Data (Data Exchange). Prof. Dr. Zulfikar, M.Si Guru Besar bidang Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menjelaskan bahwa salah satu tantangan Indonesia dalam memaksimalkan penerimaan negara

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di Indonesia yang diterapkan mulai 1 Januari 2025 telah menuai berbagai penolakan terutama dari masyarakat kelas menengah. Pengenaan barang terkena PPN 12% juga dinilai masih rancu. Pajak merupakan penerimaan negara di samping sumber daya alam, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pajak digunakan untuk pemerataan dan kesejahteraan karena